Pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, berkedudukan sebagai
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai? Show
Jawaban yang benar adalah: D. Pokok kaedah negara yang fundamental. Dilansir dari Ensiklopedia, pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai Pokok kaedah negara yang fundamental. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Norma dasar negara adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Dasar falsafah negara adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Sumber dari segala sumber hukum adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Pokok kaedah negara yang fundamental adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Pokok kaedah negara yang fundamental. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Jakarta - UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia berkedudukan sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memiliki beberapa sifat. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Adapun, peraturan daerah sebagaimana terdapat dalam hierarki di atas terdiri dari Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat. SIfat dari UUD 1945Sifat dari UUD 1945 yaitu singkat dan supel. Kedua sifat tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pada saat itu UUD 1945 hanya terdiri dari 37 pasal. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, sifat singkat mengandung arti bahwa UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara. Sedangkan, supel atau elastis mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Begitu pula dengan negara Indonesia seiring perubahan zaman. Berdasarkan kedua pengertian di atas, berikut empat sifat UUD 1945: 1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. 2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM). 3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. 4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Pasca amandemen, UUD 1945 berisi Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Simak Video "Survei SMRC: 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945" (kri/lus) Page 2Jakarta - UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Ia berkedudukan sebagai hukum dasar dan tertinggi yang memiliki beberapa sifat. Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 yang kini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa UUD 1945 menempati posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada. Berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pasal tersebut: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah Adapun, peraturan daerah sebagaimana terdapat dalam hierarki di atas terdiri dari Peraturan Daerah provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat. SIfat dari UUD 1945Sifat dari UUD 1945 yaitu singkat dan supel. Kedua sifat tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Pada saat itu UUD 1945 hanya terdiri dari 37 pasal. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ani Sri Rahayu, sifat singkat mengandung arti bahwa UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara. Sedangkan, supel atau elastis mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat akan terus berkembang dan dinamis. Begitu pula dengan negara Indonesia seiring perubahan zaman. Berdasarkan kedua pengertian di atas, berikut empat sifat UUD 1945: 1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. 2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM). 3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. 4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Pasca amandemen, UUD 1945 berisi Pembukaan dan Batang Tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Simak Video "Survei SMRC: 78% Rakyat Indonesia Tak Setuju Amandemen UUD 1945" [Gambas:Video 20detik] (kri/lus) Berikut jawaban yang paling benar dari pertanyaan: Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai?
Jawaban: D. Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental Menurut Variansi.com, pembukaan uud negara ri tahun 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Secara singkat, jawaban dari pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? tidak ada penjelasan pembahasannya. Namun, saya bisa memberikan kepastian bahwa jawaban mengenai pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? akurat dan tepat (benar). Kenapa? Karena jawaban tentang pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? diambil dari berbagai sumber referensi terpercaya. Selain itu, jawaban atas pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? sebelum dipublikasikan dilakukan verifikasi oleh para tim editor. Verifikasi jawaban pada pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? melalui sumber buku, artikel, jurnal, dan blog yang ada di internet. Jadi, jawaban dari pertanyaan Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 berkedudukan sebagai? tidak perlu diragukan lagi. pasal 27 ayat 2 uud 1945 menjelaskan? Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah yang satu dan lainnya berbeda. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan komunikasi antardae … 7. Perhatikan gambar berikut! Berikut ini yang bukan manfaat kegiatan sesuai dengan gambar adalah... 1.contoh ancaman dari dari dalam diri sendiri yang dapat mengganggu semangat persatuan dan kesatuan adalahTOLONG DIBANTU YA 1.semangat persatuan terbina harus harus di pelihara upaya tersebut dapat di lakukan dengan cara?...2.contoh sikap yg dapat merusak persatuan dan kesa … apa itu negosiasi?note:gelep gusy,dijemput pakek bis sendiri hahaha yg lain mobil negara indonesia di bangun berdasarkan persatuan seluruh generasi bahu membahu membangun bangsa indonesia yg bebas dari negara penjajah. apa yg terjad … salah satu ciri ciri adanya Globalisasi adalah...a. sulitnya mendapat informasib.semakin menipis nya batas batas negarac. terjalinnya hubungan baik an … Cerpen petani yang cerdikCerita nya yang nyambung yaa♀️soalnya pr adek kuu 29. Seorang Presiden dapat diberhentikan MPR dengan alasan ... a. Tidak hadir waktu di undang oleh DPR b. Tidak mampu menjalankan tugas |
0 komentar:
Posting Komentar