Peraturan Perundang Undangan

 Peraturan Perundang Undangan: Pengertian, Jenis Hingga Muatan Materi

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 22 Mar 2022 16:22 WIB
0 komentar
BAGIKAN  




URL telah disalin

Peraturan Perundang Undangan: Pengertian, Jenis Hingga Muatan Materi (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Peraturan Perundang Undangan dijelaskan dalam UU No 12 Tahun 2011 dan pembaruan UU No 15 Tahun 2019. Dalam UU tersebut, peraturan perundang undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Fungsi Peraturan Perundang Undangan
Dalam buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan oleh Ismail Hasani dan A. Gani Abdullah, Robert Baldwin dan Martin Cave mengemukakan fungsi Peraturan Perundang Undangan antara lain:

Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya
Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya
Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau affirmative action kepada kelompok marginal)
Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek
Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial
Perluasan akses dan redistribusi sumber daya
Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi
Baca juga:
Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia: Jenis hingga Penjelasan
Asas dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Pada pasal 5 UU No 12 tahun 2011 dijelaskan terkait asas pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Asas-asas tersebut meliputi:

ADVERTISEMENT


SCROLL TO RESUME CONTENT

kejelasan tujuan
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
dapat dilaksanakan
kedayagunaan dan kehasilgunaan
kejelasan rumusan
keterbukaan
Adapun materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan
Dalam Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, berikut jenis dan hierarki Peraturan Perundang Undangan yang terdiri dari:


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah:
a. Peraturan Daerah Provinsi
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Selain di atas, jenis Peraturan Perundang Undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Baca juga:
Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya
Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
Tahap perencanaan
Tahap penyusunan
Tahap pembahasan
Tahap pengesahan dan penetapan
Tahap pengundangan
Pengundangan Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Perundang Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

Lembaran Negara Republik Indonesia;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
Berita Negara Republik Indonesia;
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
Lembaran Daerah;
Tambahan Lembaran Daerah; atau
Berita Daerah
Kini Peraturan Perundang Undangan sudah dijelaskan. Dikenal juga istilah hukum yang tidak bisa dilepaskan dari undang-undang. Simak informasinya di halaman berikut ini.

Halaman 1 2
Selanjutnya
peraturan perundang undangan
pengertian peraturan perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
tata urutan peraturan perundang undangan di indonesia
tata urutan peraturan perundang-undangan di indonesia
tata urutan peraturan perundang undangan
hierarki peraturan perundang undangan di indonesia yang paling tinggi adalah
urutan peraturan perundang undangan

Baca artikel detiknews, "Peraturan Perundang Undangan: Pengertian, Jenis Hingga Muatan Materi" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5995527/peraturan-perundang-undangan-pengertian-jenis-hingga-muatan-materi.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/